IV. HUKUM PERBURUHAN

20 Dec

Undang-undang Perburuhan

IV.I. UU No.12 Tahun 1948

     Didalam penjelasan artikel tertera peraturan tentang perburuhan yang bermacam-macam. Dimulai dari jam istirahat para buruh yang harus sesuai dengan undang-undang. Buruh wanita yang harus diberi libur 1 setengah bulan sebelum buruh wanita itu melahirkan,atau bisa dibilang cuti. Buruh di Indonesia masih sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Karena banyak yang tidak sesuai dengan gajinya walaupun buruh itu sudah sering kerja keras bahkan terkadang gajinya pun tak seberapa dengan keringat hasil kerja kerasnya.

     Dewasa ini banyak yang tidak mengikuti peraturan undang-undang ini,contohnya adalah buruh yang disuruh kerja terus menerus dengan waktu istirahat yang sedikit. Buruh juga mempunyai hak seperti diliburkan pada hari libur. Banyak pada jaman sekarang,buruh itu anak-anak. Sangat dilarang dalam undang-undang ini memperkerjakan anak-anak dikarenakan melanggar peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan. Serta dalam undang-undang no.12 Tahun 1948 ini terdapat sanksi pidana yang apabila melakukan pelanggaran dalam hak-hak buruh.

IV.II. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta Presiden Republik Indonesia

     Pemutusan Hubungan Kerja kerap sering terjadi di masa-masa kini bahkan sudah ada sejak dulu. Terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja yang secara besar-besaran yang terjadi bila buruh itu dalam masa percobaan. Dalam pasal tertentu “dibenarkan” tentang pemutusan hubungan kerja bila diperusahaan tersebut mempunyai alasan yang kuat dengan syarat-syarat yang sudah tertera dalam pasal-pasal tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak terlalu kuat sering menimbulkan perselihan antara buruh dengan pihak perusahaan. Karena apabila secara tiba-tiba buruh dikenakan pemutusan hubungan kerja,mereka sangat belum siap untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan lagi dengan waktu yang singkat. Belum lagi menafkahi keluarga buruh tersebut.

     Maka dari itu,pemutusan hubungan kerja di perusahaan seperti itu harus mempunai alasan yang kuat dan juga dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian tentang upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian tersebut diatas. Juga untuk pegangan kedepannya. Walaupun pemberian uang pesangon yang bisa dibilang hanya terkadang saja,tetapi masih banyak buruh yang diputus hubungan kerjanya tidak mendapatkan hak-hak mereka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: