Archive | November, 2014

III. HUKUM PERIKATAN

14 Nov

HUKUM PERIKATAN

     Hukum Perikatan dimana telah tertera kata mengikat,yaitu mengikat satu sama lain. Dimana dalam satu pihak dengan pihak lainnya bertanggung jawab atas suatu masalah dengan harta kekayaan atau lainnya didalam lapangan dengan suatu prestasi dari masing-masing pihak. Hukum perikatan mempunyai banyak jenis,yaitu hukum perikatan menurut objeknya,subjeknya,dan daya kerjanya.Terlihat dari jenisnya,hukum perikatan di Indonesia mempunyai banyak cara untuk memahami arti sebenarnya dalam hukum perikatan tersebut sebagai hukum perdata. Hukum perikatan terjadi karena persetujuan. Persetujuan sebenarnya hanya mengikat pada yang membuat persetujuan saja,tetapi terdapat dalam suatu pasal terdapat suatu pengecualian, yaitu pihak ketiga.

III.I. Perjanjian

      Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang disepakati 1 orang atau lebih yang bersifat mengikatkan diri. Perjanjian masuk dalam undang-undang. Perjanjian juga bisa diikuti oleh badan hukum atau lainnya. Bila dalam perjanjian,salah satu pihak merasa dirugikan,maka pihak tersebut dapat menuntut. Dalam suatu web yang saya baca,dapat dikatakan bahwa undang-undang dan perjanjian itu saling berdampingan karena terdapat dalam undang-undang dan hukum. Bedanya,undang-undang bersifat mengatur dan saling mengikat,tetapi perjanjian walalupun saling mengikat tetapi hanya mengikat yang membuat kesepakatan saja.

     Terdapat beberapa syarat dalam perjanjian,yaitu syarat objektif dan subjektif, Dimaksudkan,syarat subjektif merupakan syarat yang berhubungan dengan kecakapan dalam hukum dari pihak yang melakukan perjanjian dan juga terdapatnya “kata sepakat” dalam perjanjian tersebut,sedangkan Syarat Objektif diartikan sebagai syarat yang harus tertera dengan jelas kesepakatan apa yang akan dibuat,lengkap dengan spesifikasi. Permisalan penjualan rumah yang berada di daerah cililitan,jalan merpati no.56 dengan harga Rp 2.000.000.000. Apabila syarat objektif dan subjektif tidak terlaksana dengan baik,terang,dan jelas, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah atau diperbolehkan batal dan menjadi tidak sah.

III.II. Undang-undang

     Hukum di Indonesia terdapat undang-undang dimana dalam undang-undang tersebut terdapat lagi undang-undang,maka dari itu hukum di Idonesia bisa dikatakan saling mengikat. Hukum mempunyai takarannya masing-masing. Bila dimana hukum itu dilanggar maka akan terkena sanksi yang berbeda yang sesuai dengan aturan yang dilanggar. Undang-undang yang dibuat oleh DPR bertujuan untuk membentuk dan mengatur suatu negara agar lebih teratur sebagaimana nama lain dari undang-undang yaitu peraturan.

     Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. Undang-undang dibuat untuk dilaksanakan dengan baik agar negara ini “urusannya” dapat berjalan dengan lancar. Undang-undang yang juga berbau pemerintahan juga sangat berpengaruh dalam proses pembentukan negara ini. Kurangnya kerjasama masyarakt dewasa ini dalam melaksanakan undang-undang,dapat memperlamban jalannya pembentukan negara yang lebih baik untuk kedepannya.

     Memang,setiap tahun undang-undang dapat berubah namun masih sama bentuk dan fungsinya. Sehingga perlu kerjasama pemerintah,rakyat,atau bisa dimulai dari diri sendiri untuk melaksanakan undang-undang sebaik mungkin.

Advertisements